Juknis Layanan Terpadu UPT Bidang PAUD dan Dikmas

Juknis Layanan Terpadu UPT Bidang PAUD dan Dikmas adalah Petunjuk Teknis (Juknis) Layanan Terpadu di UPT Bidang PAUD dan Dikmas Tahun 2017. Bantuan Layanan Terpadu PAUD ini ini sebagai Petunjuk Teknis Layanan Terpadu Unit Pelaksana Teknis Bidang PAUD dan DIKMAS Tahun 2017.
Juknis Layanan Terpadu UPT Bidang PAUD dan Dikmas

Juknis Layanan Terpadu UPT Bidang PAUD dan Dikmas

RPP dan Silabus - Petunjuk Teknis (Juknis) Layanan Terpadu di UPT Bidang PAUD dan Dikmas Tahun 2017, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) merasa perlu adanya keterbukaan informasi dan partisipasi publik demi kelancaran dan peningkatan pelayanan publik.

Bantuan Layanan Terpadu PAUD - Oleh karena itu Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas menciptakan layanan e-governance yang akuntabel dengan satu tujuan yakni pemberian layanan informasi dan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang dekat dengan masyarakat.

Demi kemudahan pelaksanaan program ini maka Pihak Dirjen PAUD DIKMAS merilis sebuah Petunjuk Teknis Layanan Terpadu Unit Pelaksana Teknis Bidang PAUD dan DIKMAS Tahun 2017 yang berisi petunjuk teknis yang mengatur koordinasi antara Layanan terpadu PAUD dan Dikmas dengan Direktorat Jenderal, Direktorat Teknis.

Juknis Layanan Terpadu UPT Bidang PAUD dan Dikmas berikut ini digunakan sebagai acuan atau petunjuk teknis bagi semua satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Berikut Kutipan dari Juknis Layanan Terpadu UPT Bidang PAUD dan Dikmas Tahun 2017

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 91 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS LAYANAN TERPADU DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu keterbukaan informasi dan partisipasi publik;

b. bahwa dalam rangka mempermudah dan mempercepat layanan publik di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel perlu penyelenggaraan layanan dan informasi publik secara terpadu pada unit pelaksana teknis yang berada di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Layanan Terpadu di Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

ii PETUNJUK TEKNIS LAYANAN TERPADU DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

iii Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);

8. Keputusan Presiden Nomor 91/M Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 627);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1802);

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96);

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia dini dan Pendidikan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS LAYANAN TERPADU DI UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT.

iv PETUNJUK TEKNIS LAYANAN TERPADU DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT v

Pasal 1

Petunjuk Teknis Layanan Terpadu di Unit Pelaksan Teknis Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disebut Layanan Terpadu PAUD dan Dikmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 2

Layanan Terpadu PAUD dan Dikmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1 bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya di wilayah kerjanya berupa layanan dan informasi publik bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2017

Direktur Jenderal,
ttd
Harris Iskandar

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian

Download Juknis Layanan Terpadu UPT Bidang PAUD dan Dikmas 

Selengkapnya tentang Juknis Layanan Terpadu UPT Bidang PAUD dan Dikmas di atas dapat anda download melalui tautan di bawah

Juknis Layanan Terpadu UPT Bidang PAUD dan Dikmas [ download ]
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Postingan terkait:

Belum ada tanggapan untuk "Juknis Layanan Terpadu UPT Bidang PAUD dan Dikmas"

Post a Comment