Persyaratan Perizinan PAUD Berdasarkan Kemendikbud

Persyaratan Perizinan PAUD Berdasarkan Kemendikbud adalah Cara Pengajuan Izin Operasional PAUD dan Persyaratan Dokumen yang terdiri dari Persyaratan Penyesuaian Menjadi Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Persyaratan Pendirian SPK PAUD (SPK Baru), dan Persyaratan Perpanjangan Izin SPK PAUD.
Persyaratan Perizinan PAUD Berdasarkan Kemendikbud

Persyaratan Perizinan PAUD Berdasarkan Kemendikbud

RPP dan Silabus - Cara Pengajuan Ijin Mendirikan PAUD, Syarat dan Tata Cara Pendirian PAUD, Cara Mengurus Ijin TK/PAUD, Prosedur ijin Mendirikan PAUD, Syarat syarat Membuat TK/PAUD, Mekanisme Pendirian PAUD, Cara Prosedur dan Syarat Pendirian PAUD

Cara Pengajuan Ijin Mendirikan PAUD - PAUD adalah singkatan dari Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan jenjang pendidikan setingkat dengan Taman Kanak-kanak (TK). Pendidikan di tahap ini merupakan tahap awal perkembangan emosional dan kecerdasan anak.

Syarat dan Tata Cara Pendirian PAUD - Pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, mereka akan mengalami fase perkembangan awal yang akan mendorong dan melatih mereka dalam bersosialisasi dan tanggap terhadap teman mereka. Bukan hanya itu pola perkembangan yang dimaksud disini tidak lepas dari perkembangan kecerdasa anak dari proses pengenalan warna sampai menghafal sebuah lagu.

Cara Mengurus Ijin TK/PAUD - Perkembangan dari pengenalan warna dan menghafal lagu tersebut akan melatih otak mereka untuk merekam sesuatu dan ini merupakan awal yang baik untuk perkembangan otak anak. Untuk itu jangan pernah ragu atau malas untuk memasukkan anak anda di PAUD.

Perkembangan PAUD di Indonesia bisa dikatakan cukup pesat dalam beberapa tahun ini, namun meski perkembangannya pesat tapi belum merata ke daerah daerah. Hal ini disebabkan karena Prosedur Ijin Mendirikan PAUD bisa dibilang tidak mudah.

Syarat syarat Membuat TK/PAUD penting untuk diketahui oleh berbagai pihak khususnya bagi pihak yang hendak mendirikan Pendidikan jenjang ini. Untuk itu diperlukan dokumen yang berisi tentang Mekanisme Pendirian PAUD. 

Cara Prosedur dan Syarat Pendirian PAUD berikut ini diharapkan dapat membantu bapak dan ibu guru dalam memahami Cara Pengajuan Ijin Mendirikan PAUD sehingga dapat memberi wawasan lebih dalam proses pengajuan izinnya.

Berikut Salinan Persyaratan Perizinan PAUD Berdasarkan Kemendikbud

A. Persyaratan Penyesuaian Menjadi Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

1) Izin operasional/pendirian/penyelenggaraan yang menyatakan telah menyelenggarakan satuan PAUD Internasional atau satuan PAUD asing lainnya, sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

2) Rekomendasi perubahan status dan nama satuan PAUD internasional atau satuan PAUD asing lainnya menjadi satuan PAUD kerja sama dari dinas pendidikan provinsi/kabupaten/

kota setempat sesuai dengan kewenangannya;

3) Perjanjian kerja sama Lembaga Pendidikan Asing (LPA) dan Lembaga Pendidikan Indonesia (LPI), yang antara lain memuat kepemilikan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan disahkan notaris Indonesia.

4) Rencana Induk Pengembangan (RIP) satuan PAUD kerja sama untuk jangka waktu

3 tahun, paling sedikit memuat:

a) visi dan misi;

b) kurikulum;

c) kompetensi lulusan; d) proses pembelajaran; e) peserta didik;

f) pendidik dan tenaga kependidikan;

g) sarana dan prasarana;

h) penilaian;

i) akreditasi;

j) pengelolaan; dan k) pembiayaan.;

5) Dokumen hukum penyelenggara satuan PAUD internasional atau satuan PAUD asing lainnya berupa akta pendirian yayasan dan akta perubahan terakhir serta surat keputusan menteri yang membidangi hukum terkait pengesahan yayasan sebagai badan hukum dan pengesahan akta perubahan terakhir;

6) Bukti kepemilikan/bukti sewa tanah dan gedung yang akan digunakan sebagai lokasi satuan PAUD kerjasama minimal tiga (3) tahun.

7) Surat pernyataan bersama LPA dan LPI tentang kesanggupan pembiayaan Satuan PAUD Kerja sama selama 3 tahun

B. Persyaratan Pendirian SPK PAUD (SPK Baru)

Permohonan persetujuan rencana pendirian dengan melampirkan:

a) Rekomendasi dari Perwakilan RI di negara asal LPA tentang pengakuan dan/atau akreditasi LPA (sesuai dengan pihak yang melakukan kerja sama apakah Institusi yang bergerak

di bidang pendidikan asing/IPA atau satuan pendidikan asing/SPA);

b) Akta pendirian LPI yang menyelenggarakan satuan PAUD Indonesia dan akta pendirian LPA (bagi institusi pendidikan yang didirikan oleh masyarakat);

c) Izin Penyelenggaraan/Operasional/Pendirian satuan PAUD Indonesia terakreditasi “A” atau yang setara (bagi institusi pendidikan yang didirikan oleh masyarakat);

d) Sertifikat akreditasi “A” atau yang setara bagi satuan PAUD Indonesia

e) Rencana Induk Pengembangan (RIP)

satuan PAUD kerja sama untuk jangka waktu 3 tahun, paling sedikit memuat:

(1) visi dan misi; (2) kurikulum;

(3) kompetensi lulusan; (4) proses pembelajaran; (5) peserta didik;

(6) pendidik dan tenaga kependidikan; (7) sarana dan prasarana;

(8) penilaian; (9) akreditasi;

(10) pengelolaan; dan

(11) pembiayaan.;

f) Rencana pengayaan standar nasional PAUD

dengan standar negara asing;

g) Surat pernyataan bahwa peserta didik WNI akan diikutkan dalam pendidikan Bahasa Indonesia, Pancasila dan Kewarganegaraan, serta Agama, dan bagi peserta didik WNA akan diajarkan Bahasa Indonesia dan budaya Indonesia (Indonesian Studies);

h) Perjanjian kerja sama LPA dengan LPI (termasuk kesepakatan tentang kepemilikan aset sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku);

i) Rekomendasi Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya

C. Persyaratan Perpanjangan Izin SPK PAUD

1. Dokumen persyaratan pendirian satuan PAUD kerja sama penyelenggaraan; dan

2. Laporan hasil evaluasi penyelenggaraan satuan PAUD kerja sama penyelenggaraan sesuai dengan jangka waktu izin kerja sama yang mau diperpanjang, yang memuat data:

a. informasi tentang kurikulum yang digunakan,

b. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan kewarganegaraan (Untuk WNA berdasarkan RPTKA dan memiliki IMTA),

c. jumlah dan jenis sarana prasarana (menurut jenis, kondisi dan penggunaan/fungsi),

d. jumlah siswa per jenjang berdasarkan kewarganegaraan orangtua siswa,

e. proses pembelajaran, penilaian, pengelolaan dan pembiayaan.

Selengkapnya silahkan Download Dokumen Persyaratan Perizinan PAUD Berdasarkan Kemendikbud pada tautan yang tersedia di bawah

Download Persyaratan Perizinan PAUD Berdasarkan Kemendikbud 

Untuk lebih jelasnya tentang Persyaratan Perizinan PAUD Berdasarkan Kemendikbud di atas maka silahkan bapak dan ibu guru Download Persyaratan Perizinan PAUD Berdasarkan Kemendikbud melalui tautan di bawah

Persyaratan Perizinan PAUD Berdasarkan Kemendikbud [ download ]
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Postingan terkait:

Belum ada tanggapan untuk "Persyaratan Perizinan PAUD Berdasarkan Kemendikbud"

Post a Comment