SK Dirjen Dikdasmen tentang Perubahan Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013

SK Dirjen Dikdasmen tentang Perubahan Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 adalah Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Perubahan Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013.
SK Dirjen Dikdasmen tentang Perubahan Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013

SK Dirjen Dikdasmen tentang Perubahan Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013

RPP dan Silabus - Dalam rangka Penetapan Sekolah pelaksana kurikulum 2013 maka Dirjen Dikdasmen telah mengeluarkan SK Dirjen Dikdasmen tentang Perubahan Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013 tahun 2017.

Perubahan dilakukan dari Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 253/KEP.D/KR/2017 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013 dan SK Penetapan Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 Mandiri.

Sehingga dari Perubahan Penetapan Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 tersebut Dirjen Menerbitkan Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Tentang Perubahan Penetapan Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 Tahun 2017 dan Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 355/KEP/D/KR/2017 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013 secara Mandiri.

Berikut adalah kutipan dari KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR : 355/KEP/D/KR/2017375/KEP/D/KR/2016 TENTANG PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN PELAKSANA KURIKULUM 2013 SECARA MANDIRI tersebut:

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Jalan Jenderal Sudirman Gedung E Lantai 5 Komplek Kemdikbud Senayan, Jakarta 10270 Telepon/Faksimile (021) 5725613 Laman: www.dikdasmen.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR : 355/KEP/D/KR/2017375/KEP/D/KR/2016 TENTANG PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN PELAKSANA KURIKULUM 2013 SECARA MANDIRI DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengevaluasi satuan pendidikan yang dapat melaksanakan Kurikulum 2013;

b. bahwa agar Kurikulum 2013 dapat terlaksana secara optimal, perlu komitmen kepala daerah atau kepala yayasan untuk menetapkan Satuan Pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013 secara optimal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013 Secara Mandiri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

SALINAN
- 2 -
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN PELAKSANA KURIKULUM 2013 SECARA MANDIRI.

KESATU : Menetapkan Satuan Pendidikan pelaksana Kurikulum 2013 secara mandiri, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Satuan Pendidikan pelaksana Kurikulum 2013 secara mandiri diajukan oleh kepala daerah atau ketua yayasan secara tertulis kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan cq. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

- 3 -
KETIGA : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah Satuan Pendidikan yang terakreditasi A dan

B.
KEEMPAT : Kepala daerah dan/atau ketua yayasan bertanggungjawab untuk:
a. melaksanakan pelatihan Kurikulum 2013 dengan pola 52 jam untuk guru dan kepala sekolah;

b. pendampingan guru dalam pembelajaran;

c. penyediaan buku Kurikulum 2013; dan

d. program lain terkait pelaksanaan Kurikulum 2013.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yang relevan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 7 Juli 2017
DIREKTUR JENDERAL,
TTD.
HAMID MUHAMMAD
NIP 195905121983111001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kasubag Hukum
Ditjen Dikdasmen,
Mohamad Hartono
NIP 196701101994031003

Download SK Dirjen Dikdasmen tentang Perubahan Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013

Untuk selengkapnya tentang SK Dirjen di atas maka silahkan bapak dan ibu Guru Download SK Dirjen Dikdasmen tentang Perubahan Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 mellaui tautan di bawah

Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 356/KEP/D/KR/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 253/KEP.D/KR/2017 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013 [ download ]

Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 355/KEP/D/KR/2017 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013 secara Mandiri [ download ]
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Postingan terkait:

Belum ada tanggapan untuk "SK Dirjen Dikdasmen tentang Perubahan Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013"

Post a Comment